oleh

Siapa Aktor Intelektual Proyek GSG Fenomenal Dusun Tengah?

BENGKULU SELATAN | SERUNTING.COM — Kasak-kusuk segenap warga Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, terkait pengadaan tanah dan pembangunan gedung serba guna (GSG) akhirnya meledak ke permukaan.

Proyek swakelola yang belum rampung dikerjakan ini diduga sarat kepentingan oknum pejabat tertentu, guna meraup profit bagi diri sendiri dan/atau pihak lain.

top

Hasil penelusuran Serunting.com, ditemukan sejumlah kejanggalan sistematis, mulai proses perencanaan, penganggaran dalam APBDes, pembelian tanah, hingga tatakelola pengerjaan bangunan.

Awal 2019, Rancangan APBDes Dusun Tengah pernah ditolak Pemerintah Kecamatan Seginim lantaran anggaran terkait GSG dinilai melampaui ambang kewajaran, termasuk adanya biaya Rp 4,9 juta untuk konsultasi pembelian tanah.

Saat pembangunan berproses, kejanggalan paling kentara adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara sepihak melanggar ketentuan Padat Karya Tunai (PKT) dengan memborongkan pengecoran dak bangunan kepada pihak ketiga —selain masyarakat desa setempat, padahal pengerjaannya dinilai jauh lebih mudah dibanding bagian lain yang telah dirampungkan melalui PKT.

Baca Juga: Bikin Onar di Dusun Rajek, Lima Jagoan Simpang Ibul Buron

“Ada angka tidak proporsional yang tersedot di pengecoran dak. Itu harus diselidiki. Apa maksudnya main borongkan begitu?” kata salah satu tokoh masyarakat, Jum’at (13/12/2019) pagi.

Menurut dia, panjangnya rangkaian ketimpangan ini mengindikasikan adanya peran aktor intelektual di tingkatan tertentu. Bisa saja Mr/Mrs X itu berada di level perangkat desa, mengingat desa ini sudah pernah kehilangan seorang Pjs Kades —mengundurkan diri diduga karena tidak betah— sebelum Pilkades defenitif digelar.

“Ini teguran, sebelum terlanjur ke ranah pidana. Mengaku sajalah, dampaknya paling cuma TGR,” anjurnya sembari menegaskan akan melanjutkan dugaan ini ke delik aduan setelah tutup tahun anggaran 2019.

Baca Juga: Wow! Desa Ini Bangun GSG di Atas Tanah Seharga Emas?

Sebelumnya, Wakil Ketua LSM Pemantau Birokrasi dan Hukum (PBH) Nofredi Herawan meminta Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengerahkan instansi terkait segera memantau kegiatan pembangunan ini. Kalau ada pihak tidak mengindahkan, besar dugaan turut terlibat.

“Kalau kita mau telisik, hampir tiap desa bermasalah. Tapi praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan, disampaing upaya saling koreksi. Pihak kecamatan juga hendaknya memperketat evaluasi APBDes dan monitoring, jangan asal lepas,” tutupnya.

Hingga berita ini dipublish, upaya mengonfirmasi pihak-pihak berkompeten terkait kisruh pembangunan GSG ini masih dilakukan.[im]

top

Terbaru