oleh

Ragukan Kejari, Konsornas LSM Desak Kejati Bengkulu Ambilalih Kasus Proyek Siring Selali

BENGKULU | SERUNTING.COM Konsorsium Nasional (Konsornas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Bengkulu mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengambilalih pengusutan laporan dugaan korupsi proyek rehabilitasi Siring Induk Bendungan Air Selali, Desa Tungkal II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tahun anggaran 2017.

Desakan itu disampaikan tertulis, dengan nomor surat PHT.037/A.2/KN.LSM.BKL/VII/2019, ditandatangani Koordinator Konsornas LSM Provinsi Bengkulu, Syaiful Anwar, Selasa (9/7/2019). Ditembuskan kepada Jaksa Agung RI, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Aswas Kejati Bengkulu, dan Kajari Bengkulu Selatan.

top

Menurut Syaiful, desakan ini setelah menelaah isi Pasal 1 Poin 16 Peraturan Jaksa Agung Nomor 017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-39/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

“Intinya (berdasarkan poin itu-red) menyebutkan, Kejati Bengkulu memiliki kewenangan mengambilalih penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan,” ujarnya, Selasa (9/7) sore.

Syaiful menduga, perkara yang telah dilaporkan tiga kelompok tani (Poktan) pada 2 Januari 2018 itu, sengaja dipetieskan dan disinyalir tekah terjadi konspirasi antara oknum di Kejari Bengkulu Selatan dengan pihak-pihak terkait dalam laporan.

“Agar asumsi publik tidak negatif terhadap perkara itu, kami meminta Kejati Bengkulu segera megambilalih kasusnya dari Kejari Bengkulu Selatan,” tukasnya.

Dijelaskan Syaiful, dugaan tindak pidana korupsi pada proyek senilai Rp 1,58 miliar yang dikerjakan CV Putra Sago Mandiri tersebut dilaporkan Poktan Tinggi Besi, Poktan Tanjung Berisi, dan Poktan Siring Melintang kepada Kejari Bengkulu Selatan, secara resmi melalui surat bernomor 01/AS/2018.

Surat ini berisi permintaan kepada Kejari mengusut dugaan korupsi dimaksud dengan rincian kesalahan terjadi penurunan ketinggian tanggul sekitar 40 cm dan permukaan siring induk lebih kecil dari sebelum rehab. Akibatnya, hasil pengerjaan proyek tersebut tidak bermanfaat dan sawah petani mengalami kekeringan.

“Kami menyimpulkan, laporan yang dibuat kelompok tani ini bermakna proyek dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan/atau total lost,” timpalnya.

Berdasarkan keterangan pelapor, lanjut Syaiful, Kejari tidak pernah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan perkara kepada pelapor. Padahal, kalau kasus ini tidak menemukan bukti atau tidak memenuhi unsur, mestinya pihak Kejari menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Faktanya, surat itu juga tidak pernah diterbitkan, sementara penanganan perkara sudah melampaui 1,5 tahun.

Baca Juga: Penindakan Kasus Proyek Lampu Jalan Disinyalir Tebang Pilih?

Saat baru dilaporkan, kata Syaiful, kasus ini sudah diekspose Kejari. Kala itu, Kajari Bengkulu Selatan Rohayatie MH menyatakan siap mengusut kasus (diberitakan Harian Radar Selatan edisi 9 Januari 2018). Tapi berikutnya kasus ini seakan hilang tanpa kabar apapun.

“Kami meminta Kejati mengambilalih kasus ini, dengan pertimbangan efektifitas, efisiensi penangangan perkara dan kepastian hukum, terutama bagi pelapor sebagai pihak mewakili masyarakat yang dirugikan segera terpenuhi. Selanjutnya, agar dugaan kerugian negara dalam kasus ini secepatnya bisa dibuktikan, sehingga pihak-pihak diduga terlibat kasus ini secepatnya bisa diseret ke meja hijau,” pungkasnya.[ron17]

top

Terbaru