oleh

Mutasi “Ninja” Berlanjut, Petahana Terancam Diskualifikasi dan Pidana

BENGKULU SELATAN | SERUNTING.COMDaftar mutasi jabatan tertutup ala ninja —bagi pers— terhadap 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan masih misterius hingga memantik polemik berkepanjangan di tengah masyarakat daerah itu.

Belakangan muncul kecurigaan, daftar mutasi 227 pejabat administrator dan pengawas, serta empat ASN fungsional bidang pengadaan barang dan jasa Setda tersebut akan “disesuaikan” diam-diam sejalan kepentingan politik jelang Pilkada.

top

“Boleh saja, Salman (Kabid Mutasi BKSDM-red) berjanji di depan wartawan bahwa daftar itu takkan mengalami perubahan, tapi siapa berani menjamin nanti benar-benar tidak terjadi? Itu sangat memungkinkan, karena dalam proses awalnya begini, publik tidak tahu, berikutnya akan makin kehilangan jejak,” cecar salah satu ASN sebuah OPD, Sabtu (11/1/2020) pagi.

Sementara itu, langkah Bupati Gusnan Mulyadi mengikuti Pilkada —sebagai bakal calon bupati petahana— terancam terjegal UU 10/2016 —tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pilgub Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU— kalau mutasi gelombang terakhir tersebut tidak dilaksanakan paling telat Selasa (7/1/2020) lalu.

Menurut Pasal 71 Ayat 2 UU tersebut, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Abhan mengingatkan, terhitung sejak Rabu (8/1) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat ASN. Pelanggar akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

“Mengingat tanggal pelaksaan penetapan paslon (pasangan calon-red) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020,” ujarnya melalui siaran pers di situs resmi Bawaslu, Selasa (7/1) malam.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat 5, papar Abhan, jika dilanggar —petahana— akan diganjar diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, sesuai Pasal 190, terancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta.

Bawaslu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SS-2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

Di dalamnya termaktub amanat kepada Bawaslu Daerah menyediakan layanan pengaduan/laporan penggantian atau pencopotan jabatan ASN tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu Daerah juga dianjurkan melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait pembukaan posko anti politisasi ASN ini.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Gusnan Mulyadi belum menjelaskan ikhwal pengakuan perintah “rahasia” Kabid Mutasi. Upaya redaksi meminta konfirmasi melalui chatting WhatsApp sudah dibaca sejak kemarin siang, namun belum ditanggapi.

Informasi terhimpun, sedikitnya sudah ada empat mantan pejabat ASN —dinonjobkan tanpa sebab jelas—  akan mengadukan nasib mereka kepada pihak terkait.[jun]

top

Terbaru