oleh

Kafe Prostitusi Dirazia, Satu Rumah Bordil Luput, Tujuh “Germo” Dilepas

BANGKA BARAT | SERUNTING.COM — Razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Barat pada sejumlah tempat prostitusi berkedok kafetaria di Dusun Jampan, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (18/7/2019) pagi, masih menyisakan misteri hingga kini.

Pasalnya, razia itu tidak lebih sekadar pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pramunikmat yang tidak memiliki KTP atau memiliki KTP habis masa berlakunya, belum menyentuh pemilik atau pengelola tempat-tempat prostitusi tersebut. Bahkan, delapan pramunikmat yang sempat diamankan pun akhirnya tidak diberikan tindakan apa-apa.

top

Pantauan Serunting.com, sekitar pukul 10:30 WIB, 15 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Barat menggunakan truk operasional, dipimpin Kabag Hukum dan Penindakan, Kurniawan, menyatroni dua kafe.

Dari tempat itulah, Satpol PP meringkus delapan perempuan pramunikmat, kemudian menggelandangnya ke Kantor Kepala Desa Kelabat. Tanpa penanganan jelas, misalnya berupa pembinaan, sekitar satu jam kemudian kedelapan perempuan itu dibiarkan begitu saja kembali ke “markas” semula.

Tidak lama berselang, atas saran beberapa pihak —termasuk salah satu ketua RT— razia kembali dilanjutkan ke empat kafe lainnya, tapi gagal menemukan perempuan misterius alias tidak ber-KTP, dua kafe lainnya tutup saat didatangi.

Sementara, satu rumah bordil —berupa rumah biasa yang menyediakan fasilitas dan layanan esek-esek— sama sekali tidak terpantau dalam razia ini.

Informasi terhimpun dari berbagai sumber, di wilayah Dusun Jampan terdapat sedikitnya delapan tempat prostitusi yang masih aktif memfasilitasi puluhan pramunikmat, baik menetap/mangkal maupun freelance. Tujuh di antaranya memakai kedok kafetaria, meski perizinan usaha tidak jelas. Ada pula yang pernah mengantongi SIUP, tapi tidak bisa diperpanjang karena menempati kawasan Hutan Produksi (HP).

Kendati nama-nama pemilik usaha kafe yang diduga juga berperan sebagai mucikari itu telah diketahui, namun Satpol PP tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengusiknya atau melimpahkan penanganan kasusnya kepada aparat penegak hukum.

Justru, melalui sebuah rekaman video, didapati seorang oknum pejabat Satpol PP di depan para pramunikmat yang digelandang ke Kantor Kepala Desa Kelabat menyebut-nyebut uang denda Rp3 juta bagi setiap perempuan itu kalau tidak menginginkan di bawa ke ibukota kabupaten (Muntok).

“Mungkin saja, mereka sudah bayar denda atau ada pihak yang sudah menjaminnya, makanya bisa pulang secepat itu. Begitu juga dengan pemilik usaha, bisa jadi mereka juga sudah bayar,” terka salah satu ibu rumah tangga setempat, Jum’at (19/7) sore.

 

Klarifikasi Para Pihak

Seorang anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) mengatakan, pihaknya mengetahui razia di Kamis pagi itu, namun sepertinya belum ada tindakan berarti. “Kami semalam juga patroli rutin K2YD. Untuk tindak lanjut, nanti langsung ke atasan saya,” singkatnya, Jum’at (19/7) sore.

Menurut Kepala Desa Kelabat, Roni, para pengusaha kafe itu sudah pernah diingatkan untuk mengurus izin, tapi nampaknya belum diindahkan.

Terpisah, Camat Parittiga Mardirisa SPd menjelaskan, pemilik usaha kafe tersebut tidak pernah mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan SIUP. Pihak berwenang mengeluarkan SIUP adalah instansi terkait di kabupaten, pemerintah kecamatan hanya mengeluarkan rekomendasi, itupun jika ada usulan dari pihak pengusaha.

“Tapi kafe sendiri tidak pernah mengurus masalah ini. Seyogyanya pihak kafe tidak menambah masalah dengan mempekerjakan PSK, apalagi tidak memiliki kartu identitas,” ujarnya, sembari menilai langkah merazia sudah tepat guna mengurangi masalah-masalah sosial di masyarakat.

Hingga berita ini dipublish, konfirmasi kepada pihak-pihak berkompeten lainnya tengah diupayakan.[ron24]

top

Terbaru