oleh

Penindakan Kasus Proyek Lampu Jalan Disinyalir Tebang Pilih?

BENGKULU SELATAN | SERUNTING.COMKasus dugaan korupsi proyek lampu jalan tenaga surya pada Dinas ESDM dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan telah disidangkan beberapa kali di Pengadilan Tipikor Bengkulu dengan mendudukkan lima orang sebagai pesakitan.

“Hanya lima orang itu yang dijerat jaksa, sisanya belum ada tanda-tanda tersentuh hukum,” ujar pegiat antikorupsi Bengkulu, Ikhsanudin, di hadapan sejumlah awak media, Ahad (30/6/2019) kemarin.

top

Menurut dia, sedikitnya masih ada 13 orang lainnya yang sangat perlu didalami keterlibatannya dalam proyek senilai Rp 1,3 miliar yang menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Bengkulu telah merugikan negara sekitar Rp 340 juta ini.

Ke-13 orang itu, kata Ikhsan, terdiri dari lima anggota tim PHO, lima anggota Pokja XXXIV, Kepala dan Sekretaris ULP, serta seorang aktor intelektual berinisial BAR yang diduga telah melakukan gratifikasi bersama terdakwa IKH, mantan Kadis ESDM dan Kehutanan Bengkulu Selatan.

“Dalam konteks dugaan grativikasi, kenapa hanya IKH yang diadili Sementara BAR sama-sekali belum tersentuh. Apakah karena dia seorang Caleg yang akan segera dilantik sebagai anggota legislatif, bahkan punya kans menjadi Ketua DPRD Bengkulu Selatan, sehingga penyidik dan jaksa takut?” cecarnya.

Menyikapi dugaan gratifikasi melibatkan IKH dan BAR sebagai penerima aliran dana, Ikhsan meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih. Demikian pula terhadap para pihak terlibat dugaan korupsi proyek yang kwalitas hasil pengerjaan amburadul tersebut.

“Ada sejumlah kejanggalan sejak proses tender. Khususnya saat CV Lisma terkesan dipaksakan menang atas dorongan oknum pelaku intelektual meski perusahaan itu tidak berkompeten. Klasifikasi SBU tidak sesuai jenis pekerjaan dan dalam keadaan mati. Surat dukungannya juga mencurigakan (dikantongi sekitar seminggu sebelum penawaran dibuka-red). ULP dan Pokja XXXIV harus bertanggungjawaab,” tegasnya.

Selain itu, Ikhsan juga menyoroti serah-terima hasil pekerjaan dari rekanan kepada tim Provisional Hand Over (PHO). “Sudah tau barangnya palsu (tidak sesuai spesifikasi teknis-red), tidak memiliki SNI dan tidak bergaransi, masih saja diterima. Tim PHO mau cari penyakit?” tukasnya.

Serangkaian kejanggalan terkait luputnya belasan orang ini, lanjut Ikhsan, hendaknya menjadi tugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan untuk kembali melakukan pendalaman kasus, agar hukum benar-benar bisa ditegakkan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak berkompeten lainnya sedang dalam upaya dikonfirmasi.[sr2]

top

Terbaru