oleh

Siapa Pemberi Izin “Bisnis Lendir” di Parittiga?

BANGKA BARAT | SERUNTING.COM — Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Barat merazia sejumlah tempat usaha prostitusi berkedok warung kopi atau kafetaria di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga dua hari lalu, bagi banyak kalangan bernilai positif meski masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat.

Data terhimpun Serunting.com, di wilayah Kecamatan Parittiga terdapat lebih 20 tempat tongkrongan yang menyediakan fasilitas dan layanan esek-esek, termasuk tujuh kafe dan satu rumah bordil di Desa Kelabat. Maraknya bisnis prostitusi terang-terangan dan belum tersentuh hukum ini memantik pertanyaan, siapa pihak yang nekad memberi izin usaha ini?

top

Camat Parittiga, Mardirisa SPd saat dihubungi menegaskan, jangankan mengantongi izin prostitusi, para pemilik usaha —khususnya di Desa Kelabat— diduga kuat tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terkait kafe mereka.

Sebab, menurut dia, selama ini belum ada pihak pengusaha mengajukan rekomendasi kepada pemerintah kecamatan sebagai syarat wajib permohonan SIUP kepada instansi terkait di tingkat kabupaten.

“Pihak berwenang mengeluarkan SIUP adalah instansi terkait di kabupaten, pemerintah kecamatan hanya mengeluarkan rekomendasi, itupun jika ada usulan dari pihak pengusaha. Tapi, kafe sendiri tidak pernah mengurus ini,” ungkapnya, Jum’at (19/7/2019).

Baca Juga: Kafe Prostitusi Dirazia, Satu Rumah Bordil Luput, Tujuh “Germo” Dilepas

Mardirisa menyesalkan, alih-alih membenahi legalitas usaha, pihak pengusaha/pengelola kafe malah menambah runyam masalah dengan memfasilitasi praktek prostitusi, bahkan terindikasi mempekerjakan para Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan berbagai modus.

Hingga berita ini dipublish, konfirmasi kepada para pengusaha/manajemen kafe, aparat penegak hukum dan pihak berkompeten lainnya tengah diupayakan.[ron24]

top

Terbaru